Hadapi Corona, BNI Dukung Program Stimulus Bagi UMKM

Image
Teller Bank BNI melayani nasabah di Gedung BNI Pusat, Jakarta, Senin (23/7/2018) .PT Bank Negara Indonesia (BNI) membukukan laba bersih sebesar Rp 7,44 triliun pada Semester Pertama 2018 atau tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari penyaluran kredit Makro dan Mikro. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

 PT BNI (Persero) Tbk mendukung langkah pemerintah lewat program Stimulus perekonomian nasional, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020, yang merupakan kebijakan 'Countercyclical' dampak dari penyebaran COVID-19.

"Kami sepenuhnya mendukung program ini yang berlaku dari tingkat nasional sampai lokal," kata Head of Region BNI Wilayah Manado Koko Prawira Butar-Butar di Manado melalui lansiran Antara.

Stimulus tersebut efektif berlaku pada 21 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021, akan mengatur tentang kebijakan penetapan kualitas aset dan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dengan sasaran antara lain debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

"Termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga POJK ini memberikan keringanan kepada kredit yang direstrukturisasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, khusus debitur bank yang terkena dampak COVID-19, status kreditnya bisa saja ditetapkan lancar kendati sedang dalam tahap penurunan kualitas kredit.

Namun menurut Prawira hal tersebut bisa diberlakukan sesuai masa waktu yang ditetapkan POJK, dan hanya berlaku untuk kredit yang telah disalurkan kepada debitur terdampak COVID-19.

Lebih lanjut diungkapkannya, adanya pandemi virus tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tekanan perekonomian global.

"Indonesia juga tak lepas dari efek ini. Dampak perekonomian langsung menyerang sektor rill, investasi, dan manufaktur," ujarnya.

Prawira mengaku, dengan adanya permasalahan tersebut, BNI akan terus berkoordinasi dengan OJK, untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap resiko-resiko yang akan timbul baik dari sisi operasional, maupun layanan perbankan terutama resiko kredit.

"Permasalahan ini akan berdampak pada kinerja dan kapasitas debitur, serta bisa meningkat risiko kredit yang nantinya berpotensi mengganggu kinerja perbankan maupun stabilitas sistem keuangan," ungkapnya.

Meski kondisi dinamis yang terjadi saat ini, Prawira meyakini pemerintah akan secara terbuka menyampaikan kondisi maupun perkembangan yang ada, dengan menyiapkan seluruh instrumen kebijakan dalam meminimalkan dampak yang timbul.

"BNI terus mendukung dan bersama-sama pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NADIA MULYA DATANGI KPK

Jusuf Kalla Optimis Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Mencapai di Atas 75 Persen

Soal Mobile Legends, Rizal Ramli: Apa Pentingnya Buat Indonesia?